Pemkab Banyumas Pastikan Gaji 3.818 PPPK Aman hingga Desember 2026 meski Dana Pusat Dipangkas

Fajar menjelaskan lebih detail, pos anggaran puluhan miliar tersebut tidak hanya mencakup komponen gaji pokok selama 12 bulan saja, melainkan sudah mencakup alokasi anggaran untuk Tunjangan Hari Raya (THR). Hanya saja, besaran komponen THR yang diberikan nantinya tidak dicairkan secara penuh atau full.
"Anggarannya sekitar Rp 79,8 miliar, sudah termasuk untuk THR. Untuk sampai bulan Desember kami pastikan sudah dianggarkan dan insya Allah aman," ujarnya menegaskan nasib ribuan pegawai tersebut.
Guna memastikan kelancaran proses pencairan di lapangan, Fajar menyebutkan bahwa BKAD secara resmi juga telah mendistribusikan pembagian pagu anggaran kuota tersebut kepada masing-masing instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar proses pembayaran gaji bulanan dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Sudah kami sebarkan ke OPD untuk kebutuhan 12 bulan ditambah THR," katanya.
Prioritaskan Belanja Wajib Pendidikan dan Kesehatan
Lebih lanjut, Fajar tidak menampik fakta bahwa kebijakan pemotongan dana transfer keuangan dari pemerintah pusat yang terjadi belakangan ini telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kemampuan ruang fiskal belanja daerah di Kabupaten Banyumas.
Meski demikian, jajaran Pemkab Banyumas berkomitmen kuat untuk tetap menempatkan komponen belanja wajib di urutan teratas prioritas daerah, terutama menyangkut hajat hidup dan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pemenuhan porsi anggaran vital untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
"Sangat berpengaruh, tetapi kami tetap memprioritaskan belanja wajib seperti gaji ASN, pendidikan, dan kesehatan," ujarnya menutup penjelasan.
Artikel Terkait

Sambangi Anak Sayuti Melik, Wamensos Pastikan Kebutuhan Terpenuhi
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menemui anak pengetik naskah proklamasi Sayuti Melik, Heru Baskoro d2026-07-29
Hujan Deras Picu Banjir di Tapteng Sumut, 200 KK Terdampak
Banjir kembali melanda wilayah Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah . Sebanyak 200 kepala kelu2026-07-29
Habiburokhman Jelaskan Perlu Pengawas Khusus Penerapan RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai perlu adanya pengawas khusus dalam penerapan rancangan Un2026-07-29
Bareskrim Cabut Police Line dan CCTV Terkait Narkoba di New Star Bali
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mencabut police line dan CCTV terkait duga2026-07-29



Komentar Terbaru