Petani Singkong Minta Harga Rp 2.500 per Kilogram, Gibran Janji Carikan Solusi

Waktu: 2026-09-12 23:15:10 Penulis: Redaksi

Polemik harga singkong yang tak kunjung usai di Lampung kini sampai ke meja Wakil Presiden Gibran Ra 。

Polemik harga singkong yang tak kunjung usai di Lampung kini sampai ke meja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam dialog bersama petani di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (15/7/2026), petani meminta pemerintah menetapkan harga acuan Rp 2.500 per kilogram dengan potongan rafaksi maksimal 15 persen.

Permintaan tersebut disampaikan di tengah keluhan petani yang selama beberapa tahun terakhir menghadapi fluktuasi harga, potongan rafaksi yang dinilai memberatkan hingga persoalan alat ukur kadar pati di pabrik.

Lampung sendiri merupakan salah satu sentra produksi singkong terbesar di Indonesia. Namun, besarnya produksi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan petani.

"Hari ini saya ke Lampung khusus mengecek singkong. Karena di komoditas ini masih banyak berbagai dinamika dan tantangan," kata Gibran, Rabu (15/7/2026).

Dalam pertemuan itu, petani berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga singkong agar tidak lagi mengalami fluktuasi seperti yang terjadi selama ini.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran mengatakan persoalan harga akan segera dilaporkan kepada pemerintah pusat untuk dibahas lebih lanjut.

"Terkait harga yang masih fluktuatif, nanti coba kami laporkan ke pimpinan dulu ya agar harganya tidak fluktuatif," ujarnya.

Tak hanya soal harga, petani juga mengeluhkan belum adanya standar alat ukur kadar aci atau pati di pabrik yang dinilai memengaruhi penentuan harga jual hasil panen mereka.

Gibran memastikan Kementerian Perdagangan akan menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Dari Kemendag akan menindaklanjuti untuk alat ukur kadar acinya," tegasnya.

Keluhan lainnya yang disampaikan petani adalah minimnya pasokan air untuk lahan pertanian. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi produktivitas tanaman singkong, terutama saat musim kemarau.

Menurut Gibran, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengupayakan bantuan pompanisasi dari Sungai Batanghari serta pengadaan traktor roda empat guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Lampung Timur.

Persoalan singkong di Lampung sendiri telah menjadi perhatian publik sejak 2025. Ribuan petani beberapa kali menggelar aksi demonstrasi menuntut penetapan harga yang berpihak kepada mereka. Selain harga yang rendah, besarnya potongan rafaksi juga menjadi persoalan yang kerap diprotes petani.

Kunjungan Gibran diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian polemik yang selama ini membayangi petani singkong di Lampung, terutama terkait kepastian harga jual hasil panen dan pengawasan terhadap tata niaga singkong di tingkat industri.